Pengangkatan P3K di Morowali Utara Jadi Sorotan, Bupati Delis Protes Kebijakan Pemerintah Pusat
Mediaex Palu – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Morowali Utara (Morut) menimbulkan kekhawatiran baru bagi pemerintah daerah. Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi, mengaku merasa “dikerjain” atau terkena prank oleh pemerintah pusat terkait skema pembiayaan gaji P3K.
Dalam keterangannya, Bupati Delis menyatakan bahwa awalnya ia percaya ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk membagi beban biaya penggajian P3K. “Saat saya berjibaku mengangkat P3K, kami mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan berbagi biaya untuk membayar gaji para pegawai. Namun kenyataannya, seluruh pembiayaan justru dikembalikan ke daerah masing-masing,” ungkap Delis dengan nada kecewa.
Menurut Bupati, kebijakan ini secara langsung membebani anggaran daerah yang sebelumnya sudah direncanakan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Kabupaten Morut sendiri memiliki sekitar 3.400 P3K, yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan. “Jumlah ini cukup besar bagi Morut, sehingga apabila seluruh beban gaji ditanggung daerah, otomatis akan mengganggu fiskal kami,” jelas Delis.
Kekecewaan Bupati Delis muncul karena informasi awal mengenai pembagian biaya itu disampaikan dalam rapat koordinasi sebelum pengangkatan P3K. Saat itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa anggaran gaji akan dibagi, tetapi kenyataannya pemerintah daerah harus menanggung 100 persen.
Akibat kebijakan tersebut, sejumlah pihak di Morut mulai mempertanyakan keberlanjutan skema P3K, termasuk kemungkinan pengangkatan pegawai baru di masa mendatang. Beberapa pengamat kebijakan publik menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat yang berubah di tengah jalan berpotensi menimbulkan ketidakpastian anggaran di tingkat daerah dan dapat memengaruhi pelayanan publik.
Selain itu, para kepala daerah lainnya di Sulawesi Tengah juga disebut-sebut merasakan hal serupa, di mana janji pembiayaan pusat untuk gaji P3K tidak sepenuhnya terealisasi, sehingga menimbulkan tekanan fiskal di tingkat kabupaten dan kota.
Bupati Delis menekankan pentingnya kejelasan regulasi dan komunikasi yang konsisten antara pemerintah pusat dan daerah agar pengangkatan P3K tidak menimbulkan masalah anggaran di masa mendatang. Ia juga menegaskan akan membawa persoalan ini ke forum koordinasi dengan pemerintah pusat agar ada solusi yang adil bagi semua pihak.
Hingga saat ini, pemerintah pusat belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan Bupati Delis, meskipun isu ini terus menjadi sorotan publik dan media lokal di Sulawesi Tengah.
