Pemkot Palu Perkuat Basis Data Gender dan Anak untuk Wujudkan Kebijakan Pembangunan yang Lebih Tepat Sasaran
Mediaex Palu – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya penguatan basis data gender dan anak yang akurat, terpilah, dan selalu diperbarui. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu, Irmayanti Petalolo, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Pemutakhiran Data Penyusunan Profil Gender dan Anak yang digelar di Palu, Rabu (5/11/2025).
“Tanpa data yang akurat, terbarukan, dan terpilah menurut jenis kelamin serta kelompok umur, maka kebijakan yang kita ambil berisiko tidak tepat sasaran,” ujar Irmayanti dalam sambutannya.
Ia menegaskan, data yang komprehensif merupakan fondasi utama perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan program yang menjamin perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan dan anak. Menurutnya, basis data yang kuat juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Palu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Penyusunan dan pemutakhiran profil gender dan anak bukan hanya kegiatan administratif, tetapi langkah strategis dalam memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan di Kota Palu berpihak pada keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak,” kata Irmayanti.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa profil data gender dan anak yang disusun akan memuat informasi terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, status sosial-ekonomi, serta indikator kesejahteraan keluarga. Data ini nantinya dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap anak, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan.
Irmayanti juga menyoroti pentingnya sinergi antar-instansi dalam menjaga validitas data. Ia mendorong kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga masyarakat agar data yang dihimpun benar-benar representatif.
“Kebijakan berbasis gender merupakan salah satu misi Pemkot Palu untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta anak-anak. Semua perangkat daerah harus berperan aktif,” tambahnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), forum anak, kelompok perempuan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini berfokus pada isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menekankan perlunya integrasi sistem informasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih data serta memastikan keberlanjutan pembaruan setiap tahun.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Yuliana Dg. Tompo, menambahkan bahwa hasil pemutakhiran data tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan Profil Gender dan Anak Kota Palu 2026, yang diharapkan lebih lengkap dan adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi pasca-pandemi.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada perempuan atau anak yang tertinggal dalam pembangunan. Dengan data yang kuat, kita dapat mengukur keberhasilan kebijakan, mengevaluasi capaian, dan menyusun langkah baru yang lebih efektif,” jelasnya.
Pemkot Palu berkomitmen menjadikan kegiatan pemutakhiran data gender dan anak sebagai agenda tahunan yang berkesinambungan. Selain mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs), langkah ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Dengan demikian, penguatan basis data gender dan anak diharapkan tidak hanya menjadi dokumen statistik, tetapi menjadi alat strategis dalam merancang masa depan Palu yang setara, adil, dan ramah terhadap perempuan serta anak-anak.
