Kondisi ekosistem di Teluk Palu kini memicu kekhawatiran serius setelah muncul dugaan pencemaran akibat aktivitas limbah tambang dari wilayah sekitarnya. Sejumlah praktisi lingkungan menemukan indikasi perubahan warna air dan penurunan kualitas biota laut di beberapa titik strategis. Bahkan, para nelayan lokal mulai mengeluhkan hasil tangkapan yang terus menurun drastis dalam beberapa pekan terakhir.
Para pengamat lingkungan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan tambang di area hulu. Oleh karena itu, langkah audit lingkungan secara menyeluruh menjadi sangat krusial guna memastikan kepatuhan industri terhadap aturan pembuangan limbah. Jika pemerintah membiarkan kondisi ini berlarut-larut, kerusakan ekosistem Teluk Palu bisa bersifat permanen.
Ancaman Logam Berat dan Kesehatan Warga
Praktisi lingkungan mencurigai adanya kandungan logam berat yang mengalir masuk ke perairan melalui muara sungai. Selain itu, zat kimia berbahaya dari sisa pengolahan mineral dapat merusak terumbu karang yang menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan. Sebab, akumulasi racun dalam tubuh hewan laut sangat berbahaya jika masyarakat mengonsumsinya secara terus-menerus.
Akibatnya, risiko penyakit jangka panjang kini mengintai warga yang tinggal di pesisir pantai dan bergantung pada sumber daya laut. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan konkret dari instansi terkait untuk mengambil sampel air secara berkala di lokasi terdampak. Selanjutnya, tim ahli menyarankan pemerintah agar segera memasang alat pemantau kualitas air otomatis di sepanjang bibir pantai Teluk Palu.
Desakan Penegakan Hukum yang Tegas
Praktisi hukum lingkungan meminta Pemprov tidak ragu untuk mencabut izin operasi perusahaan yang terbukti membuang limbah secara ilegal. Bahkan, mereka menuntut adanya transparansi data mengenai hasil pemantauan lingkungan yang selama ini perusahaan
Baca juga:140 Siswa SD IT Palu Ikut Skrining Jantung Bawaan
laporkan kepada dinas terkait. Oleh sebab itu, kolaborasi antara penegak hukum dan dinas lingkungan hidup harus berjalan lebih efektif mulai hari ini.
“Pemerintah tidak boleh kalah oleh kepentingan industri yang merusak alam. Oleh karena itu, sanksi tegas harus jatuh kepada para pelaku pencemaran,” ujar seorang praktisi lingkungan di Palu.
Selanjutnya, publik menunggu keberanian Gubernur untuk membentuk satuan tugas khusus yang fokus menangani pemulihan ekosistem Teluk Palu. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian alam Sulawesi Tengah dapat kembali pulih.
Pentingnya Rehabilitasi Pesisir
Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga perlu memulai program rehabilitasi kawasan pesisir yang telah mengalami kerusakan cukup parah. Sebab, penanaman kembali mangrove dapat berfungsi sebagai penyaring alami untuk menahan laju polutan sebelum masuk ke laut lepas. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas pecinta alam dalam program ini akan sangat membantu percepatan pemulihan lingkungan.
Berikut adalah poin-poin utama tuntutan praktisi:
-
Audit Investigatif: Memeriksa seluruh saluran pembuangan limbah perusahaan tambang di sekitar Teluk Palu.
-
Uji Laboratorium: Melakukan tes kandungan merkuri dan sianida pada air laut secara transparan.
-
Moratorium Izin: Menghentikan sementara pemberian izin tambang baru di kawasan yang berisiko mencemari teluk.
Meskipun demikian, kesadaran pelaku industri untuk menjalankan bisnis yang hijau tetap menjadi solusi jangka panjang yang paling ideal. Sebagai penutup, menjaga Teluk Palu merupakan tugas suci demi keselamatan generasi masa depan Sulawesi Tengah. Dengan demikian, keindahan laut Palu diharapkan tetap bisa menjadi kebanggaan warga tanpa bayang-bayang ancaman limbah beracun.
